Media Sarana Informasi

9/24/19

Aksi unjuk rasa melibatkan 9 koalisi Serikat Kerja Kabupaten Bandung Barat di Depan Gedung DPRD

 
RABU, 18 SEPTEMBER 2019
Aksi unjuk rasa serikat buruh di depan kantor DPRD KBB, Rabu 18/9/2019

PADALARANG – Pemerintah pusat berencana akan menaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS dimana mendapat respon ribuan buruh dari koalisi sembilan Serikat Pekerja atau buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD KBB di Jalan Raya Tagog, Padalarang, Rabu (18/9/2019). 



 Mereka menyampaikan beberapa tuntutan yaitu 
 1. menolak revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 
2. Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, 
3. Menolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, 
4. Menolak Kepnaker No. 228 / 2019 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, 
5. Berlakukan UMSK di Januari 2020, 
6. serta Mensosialisasikan Perda Ketenagakerjaan 

       Pertemuan dibuka dan di pimpin oleh Bagja Setiawan, S.Sy selaku Pimpinan Sementara DPRD Kab. Bandung Barat dan didampingi Dewan lainnya, Selanjutnya Bagja setiawan, S.Sy memberikan waktu kepada peserta unjuk rasa yang mewakili sekitar 30 orang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya di ruang Banggar. 

Aspirasi disampaikan salah satunya oleh Wanda Irawan Selaku DPC LEM SPSI dimana memohon agar cepat respon dan bijak menyikapi keresahan yang terjadi sekarang dikalangan masyarakat dan meminta untuk selalu sigap dalam mengawasi pelaksanaan aturan yang sudah diparipurnakan. 

“ Pada prinsipnya kita akan mendukung, memperjuangkan, dan mesupervisikan komitmen bagi para buruh dan kami tidak hanya memberikan surat dukungan saja tapi lihat perkembangannya dari apa yang diusakahan pada hari ini” ujar Bagja Setiawan,S.Sy selaku Pimpinan Sementara DPRD Kab.Bandung Barat. Acara Audiensipun berakhir dan kedua belah pihak menandatangani Surat Pernyataan Bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan Koalisi Sembilan Serika Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat, 

Bahwa sepakat Menolak Revisi menolak revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, menolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Menolak Kepnaker No. 228 / 2019 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, Berlakukan UMSK di Januari 2020, serta Mensosialisasikan Perda Ketenagakerjaan.
Share:

Definition List

Unordered List

Advertising

About Me

Email : advmedsos@mediacompersada.com