RUU Keamanan Siber ditunda

Suasana di Gedung DPR-RI

Jakarta - RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) termasuk RUU yang dioper DPR ke periode selanjutnya. Terlalu banyak masalah kalau RUU ini disahkan.

"Bagus sekali sih kalau memang ditunda. Kalau tidak, banyak masalah yang akan ditanggung masyarakat di kemudian hari," kata Chairman Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala kepada detikINET, Senin (30/09/2019)

Menurut dia ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan privasi masyarakat. Selain itu juga RUU KKS memberikan wewenang berlebihan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga bisa melakukan intersep atau penyadapan

"Nanti nggak mudah lagi bikin konten karena ada sensor konten seperti zaman dulu. Masalah intersep itu merugikan, karena dia bisa blokir. Dahsyat nih kayal bredel zaman dulu," ujar mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini.

Selain itu RUU KKS juga ada potensi pasal karet seperti UU ITE yang gampang menyeret orang ke ranah hukum. Pasal karet itu adalah soal definisi konten merugikan yang terlalu luar dan bisa merembet kemana-mana.

1. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) merupakan inisiatif DPR.
2. DPR menghargai masukan pemerintah dan masyarakat untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU tersebut.
3. Kami menyadari ada beberapa isu krusial yang perlu pendalaman, seperti:
a. RUU KKS harus dapat menopang keinginan Presiden untuk memajukan ekonomi digital Indonesia.
b. RUU KKS harus dapat mengatur peran negara untuk mengelola keamanan siber di era digital dan keterbukaan informasi.