HUT Ke-13 KBB, Komisi III DPRD KBB: Wujudkan Pemerataan Pembangunan dan Revolusi Kota


Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat berharap hari jadi KBB ke-13 yang mengusung tema ‘SDM Sehat menuju KBB Kuat, pemerintah daerah mampu mewujudkan pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan, terkait momentum usia KBB ke-13 pihaknya menekankan pentingnya pemeretaan dalam pembangunan di KBB terutama insfratruktur.

“Usia KBB yang ke-13 bukan usia muda lagi. Tentunya, segala harapan masyarakat bisa terimplementasikan dengan visi-misi Akur dengan jargon lumpatnya," kata Iwan, di Padalarang, Jumat (18/6/2020).

Menurut Iwan, walaupun pasca pemekaran daerah sejumlah keberhasilan pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun kata politisi PDIP ini, di situasi pandemi Covd-19, diharapkan pemerintah daerah tetap bisa melakukan akselarasi dari sisi pemeliharaan pembangunan.

“Mewakili teman-teman di Komisi III dan masyarakat, saya tentu sangat mengapresiasi pemerintahan dulu dan sekarang. Karena dari segi pembangunan itu sudah berkesinambungan. Hanya saja, untuk kondisi saat ini, sebaiknya pemerintah bisa fokus pada pemeliharaannya saja," terangnya.


Meski demikian, Iwan tetap menekankan semua leading sektor khususnya yang berada di Komisi III, tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

"Terutama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), mereka sekarang punya tugas bagaimana melakukan perencanaan ketika Covid-19 sudah selesai. Kami berharap, dengan begitu pembangunan bisa tercenakan dengan baik. Bukan hanya itu saja, untuk APBD 2021 pemerintah bisa mengimplementasikan vis-misi Akur dengan jargon lumpat, pak bupati,"
paparnya.

Selain itu, untuk masalah transportasi dan lingkungan pihaknya meminta pemerintah daerah agar cepat menyelesaikannya. Apalagi untuk masalah transportasi seperti kemacetan hingga saat masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Sampai saat ini, masih ada PR dari KBB berdiri dan sekarang belum terselesaikan yakni kemacetan Padalarang dan Cimareme. Adapun untuk lingkungan hidup, masalah TPA Sarimukti harus difungsikan sesuai dengan legasiltas. Terkahir, pelayanan lingkungan terutama dari sisi industrilisasi bisa ditingkatkan kembali," bebernya.